Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera menjelaskan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung secara menyeluruh. Ia juga berjanji akan menyampaikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai proyek tersebut.
"Nanti akan disampaikan secara detil dan rinci dari awal sampai akhir prosesnya, rapatnya berapa kali juga mengenai biaya. Minggu depan. Ini baru disiapkan biar semua terbuka," kata Jokowi kepada media di Jakarta.
Sementara itu, juru bicara Presiden, Johan Budi, dikonfirmasi di kompleks Istana Kepresidenan pada Jumat (29/1) malam mengatakan Presiden menyampaikan harus ada penjelasan secara komprehensif dari Kementerian BUMN mengenai proyek kereta cepat.
Penjelasan tersebut dibutuhkan terutama menanggapi kritik yang muncul tentang hal-hal yang menyangkut pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung.
"Presiden mendengarkan kritik dan pro kontra yang muncul di publik, baik dari masyarakat atau DPR. Tentu menjadi bahan evaluasi akan ke mana proyek ini," kata Johan Budi.
Meski demikian, Johan menegaskan masyarakat harus memahami bahwa evaluasi yang akan dilakukan pemerintah tidak dimaksudkan untuk memberhentikan proyek. Namun, evaluasi dilakukan sebagai bahan laporan perkembangan dari kementerian terkait.
Sebabnya, proyek kereta cepat ditujukan bukan sekadar membuka transportasi belaka namun proyek ini bertujuan untuk pengembangan ekonomi rakyat.
Johan juga menjelaskan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut bukanlah proyek yang terburu-buru. Peletakan batu pertama proyek kereta cepat di Kabupaten Bandung pada 21 Januari lalu juga katanya telah dibicarakan dan banyak dibahas dalam rapat kabinet menteri terkait dalam setahun belakangan.
"Jadi tidak benar bahwa kajian AMDAL dilakukan dalam dua minggu. Menurut penjelasan sudah sejak enam bulan lalu dikonsepkan," kata Johan Budi.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan proyek kereta dengan kecepatan di atas rata-rata yang menghubungkan Jakarta-Bandung perlu untuk dibangun kendati Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Pemerintah memutuskan bahwa kereta cepat ini perlu untuk dibangun, baik untuk dibangun, karena bisa memberikan dorongan pembangunan ekonomi antara Jakarta-Bandung. Sebagaimana bisa tercipta kota-kota baru sepanjang jalur Jakarta-Bandung," ujar Rini.
Rini menjelaskan, selain enggan menggelontorkan dana APBN untuk membiayai proyek tersebut, Pemerintah juga menolak mengeluarkan dana jaminan serta opsi penyuntikan modal negara untuk pembangunan kereta cepat.
"Pemerintah tidak akan mengeluarkan dana APBN untuk pembangunan ini, dan tidak mengeluarkan dana jaminan untuk pinjaman sehubungan pendanaan dari proyek ini, dan tidak menggunakan PMN (Penyertaan Modal Negara)," jelasnya. (tyo)
Sumber
0 komentar:
Posting Komentar