Pemerintah Desak Uni Eropa Bebaskan Tarif Sawit dan Kakao


JakartaCNN Indonesia -- Indonesia akan kembali melakukan renegosiasi terkait perdagangan bebas antara Indonesia dengan Uni Eropa (EU FTA). Salah satu yang tengah diperjuangkan oleh pemerintah adalah pembebasan tarif bea masuk komoditas kelapa sawit hingga kakao di Benua Biru tersebut.

Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengatakan negosiasi tersebut merupakan inisiatif pemerintah Indonesia mengingat produk Indonesia khususnya komoditas pertanian masih dikenakan bea masuk dengan tarif yang cukup tinggi yakni 8-12 persen.

Permintaan tersebut saat ini tengah dibahas dalam proses renegosiasi bergabungnya Indonesia dalam pakta perdagangan EU FTA.

“Malaysia sudah punya agreement dengan Eropa sebesar nol persen. Itu contoh jika kita tidak segera merampungkan, kita tidak bisa kompetitif, kita semakin tidak bisa bersaing dengan negara yang tarif dan non-tarifnya sudah lancar dengan masalah ekspor,” kata Thomas di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (9/2).

Selain sawit dan kakao, pemerintah juga tengah memperjuangkan produk kehutanan seperti kayu juga mendapat keringanan tarif bea masuk di Uni Eropa dan negara mitra dagang lainnya yang selama ini menjadi tujuan ekspor.

“Itu mesti kita renungkan kembali bagaimana sistem yang terbaik supaya ekspor kita di kayu dan produk kayu tak hanya ke Uni Eropa tapi juga mitra dagang lain bisa lancar dan terbaik,” katanya.

Sebagai informasi, Indonesia sempat bergabung dengan EU FTA pada era kepemimpinan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun keanggotaan tersebut sempat berhenti akibat pergantian masa pemerintahan. Kendati demikian, Thomas menyebut penyelesaian negosiasi EU FTA harus selesai dalam jangka waktu dua tahun.

“Artinya akhir tahun depan kan, akhir 2017. Jadi itu yang menjadi fokus utama sementara ini. Di samping itu, kami harapkan beberapa trade agreement yang lebih kecil seperti bilateral dengan Australia,”jelasnya.
Thomas menjelaskan selain berdagang dengan 28 negara Uni Eropa, Indonesia juga menyasar negara-negara Eropa yang tidak tergabung dalam zona Uni Eropa. Perundingan tersebut dikemas dalam skema European Free Trade Agreement (EFTA) dan melibatkan negara Swis, Norwegia dan Islandia.
“Meskipun populasinya kecil, daya belinya sangat-sangat tinggi. Jadi itu adalah perundingan yang sudah dimulai dari zamannya SBY, dan sekarang sudah diaktifkan kembali, dan diharapkan akan segera tuntas,” katanya.(gir) 

Sumber
Share on Google Plus

    Blogger Comment

0 komentar:

Posting Komentar