Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pihaknya akan tetap berpijak kepada kepentingan nasional dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan PT Freeport Indonesia, di antaranya adalah hal yang berhubungan dengan royalti, divestasi, pembangunan smelter, dan pembangunan Papua.
"Beliau sampaikan bahwa pandangan Presiden berkaitan dengan Freeport selalu berpijak pada national interest, yang menjadi keinginan kuat pemerintah Indonesia untuk menangani persoalan Freeport," ujar politisi yang akrab disapa Pram itu di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/11).
Mengenai royalti, Pram menjelaskan bahwa harus ada perbaikan atau royalti yang lebih baik yang diberikan Freeport kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. "Kedua, divestasi dijalankan. Dalam persoalan ini, undang-undang dan kontrak karya telah mengatur bahwa harus ada divestasi. Ketiga, pembangunan smelter. Terakhir adalah pembangunan Papua," katanya.
Pram menyebutkan, arahan terkait keempat konteks tersebut telah diberikan Presiden kepada para menteri terkait.
Sementara terkait isu yang berkembang soal pencatutan nama Jokowi yang dilakukan oleh oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pram mengatakan bahwa sang kepala negara tidak pernah berbicara terkait keempat konteks tersebut dengan siapapun di luar pemerintahan.
"Kalau kemudian ada siapapun yang mengatasnamakan Presiden dan Wapres, maka Presiden sampaikan dengan tegas, itu tidak benar. Presiden hanya akan berbicara dalam konteks Freeport itu terhadap empat hal tadi. Kalau kemudian berkembang hal yang berkaitan dengan saham dan sebagainya, Presiden tegaskan tidak pernah berbicara kepada siapapun," ujarnya.
Pram pun tak menampik fakta bahwa selama ini ada beberapa orang yang mencoba untuk menjembatani pertemuan antara pemerintah dan pihak Freeport, namun Presiden menegaskan tidak akan pernah mau menggelar pertemuan melalui middle man atau pengaturan siapapun.
"Karena Presiden bisa bertemu dengan pemilik Freeport tersebut," katanya.
Kemarin, Sudirman melaporkan adanya politikus yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta jatah saham kepada Freeport. Sebagai imbalannya, politikus tersebut menjamin kontrak karya perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu akan diperpanjang.
Selain meminta jatah saham yang katanya untuk Presiden dan Wakil Presiden, politikus tersebut diduga juga meminta jatah 49 persen saham sebuah pembangkit listrik di Papua. (utd)
Sumber
0 komentar:
Posting Komentar