Jakarta, CNN Indonesia -- Profesor Universitas London Michael Buehler dinilai sedang berupaya berkelit dari kontroversi tudingan lobi pemerintah Indonesia-Amerika dengan menimpakan kesalahan terhadap media di Indonesia. Buehler dalam klarifikasinya menyebut artikel yang dia buat telah disalahartikan oleh media di Indonesia.
Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahato Juwana, tidak ada yang salah dengan penafsiran media di Indonesia dengan artikel berjudul Waiting in the White House Lobby. Salah satu frasa atau kalimat yang menjadi sorotan adalah "Now news has surfaced that Jakarta paid a Las Vegas lobbying firm to get Widodo access to Washington insiders, spending taxpayer money for work the Indonesian embassy could have done."
Dengan menyebut Jakarta, kata Hikmahanto, pernyataan Buehler tak bisa ditampik telah merujuk kepada pemerintah pusat Indonesia. Demikian pula dengan frasa taxpayer money, atau uang wajib pajak, dinilai tidak bisa diartikan selain merujuk ke pemerintah.
"Dengan demikian media di Indonesia tidak salah menafsirkan," kata Hikmahanto dalam keterangan yang disampaikan kepada wartawan, kemarin.
Anggota Tim 9 yang sempat dibentuk Presiden Joko widodo itu menilai Buehler tidak memiliki akurasi saat menuding pemerintah Indonesia melakukan pembayaran kepada Pareira International Pte Ltd dengan hanya berdasar pada informasi yang ada dalam formulir. Pasalnya, informasi dalam formulir itu tidak disertai dengan perjanjian sebagaimana perjanjian antara Pareira International Pte Ltd dengan Firma Lobi R&R.
Dengan melampirkan formulir pendaftaran di Departemen Kehakiman AS dan Services Agreement dalam artikel, Buehler dianggap hendak menggiring pembaca bahwa Pemerintah Indonesia melakukan pembayaran kepada Firma Lobi R&R. "Dua dokumen tersebut seolah dijadikan bukti," kata Hikmahanto.
Terlebih, Hikmahanto menilai pernyataan Buehler menjadi semakin tidak akurat karena pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri dan Kedubes AS di Jakarta telah membantah adanya peran Firma Lobi dalam pertemuan Presiden RI dan Presiden AS.
Bila kemudian sekarang Buehler mempertanyakan siapa yang membayar kalau bukan pemerintah, kata Hikmahanto, hal itu masih menjadi misteri baik kebenaran maupun pihak yang membayar. Pasalnya tidak ada satu pun dokumen autentik yang mengindikasikan adanya pembayaran dan siapa pihak yang melakukan pembayaran.
"Pertanyaan Buehler ini bisa jadi untuk mengalihkan fokus dari kontroversi yang diakibatkannya di Indonesia. Oleh karenanya, menyalahkan media Indonesia seolah memelintir pernyataannya adalah upaya Buehler untuk tidak disalahkan atas artikelnya yang tidak akurat," kata Hikmahanto. (pit)
Sumber
0 komentar:
Posting Komentar