Jakarta, CNN Indonesia -- Mayor Jenderal Purnawirawan Kivlan Zen menuding Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai perwakilan pemerintah yang ikut memfasilitasi kebangkitan Partai Komunis Indonesia.
Kivlan juga menuduh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Widjojo –Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 melalui Pendekatan Kesejarahan– melakukan hal yang sama.
"Ada yang memfasilitasi (kebangkitan PKI), Menko Polhukam sama Agus Widjojo," kata Kivlan di sela Simposium Nasional ‘Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi Lain’ yang digelar di Balai Kartini, Jakarta Selatan, kemarin.
Kivlan bahkan menyebut kegiatan para kader dan simpatisan PKI telah menyusup ke lembaga negara. Beberapa di antara mereka, kata Kivlan, kini telah menjadi anggota DPR RI dan bergabung dengan partai berkuasa.
"Anak PKI, Ribka Tjiptaning, dia tetap menjadi anggota DPR. Dia terang-terangan bangga sebagai anak PKI masuk DPR," kata mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat ABRI itu.
Dia menuding PDI Perjuangan sebagai partai yang ikut memfasilitasi kegiatan PKI selama ini. "PDIP, jelas dia," kata Kivlan.
 Jenderal Purnawirawan Try Sutrisno kala membuka Simposium Nasional 'Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi Lain’ di Balai Kartini, Jakarta. (CNN Indonesia/Prima Gumilang) |
"Mereka sudah keluarkan brosur-brosur, majalah Historia, lalu Asvi Warman Adam menyatakan PKI enggak salah. Majalah Tempo coba baca, pemberontakan dilakukan oleh Soeharto, bukan oleh PKI. (Kebangkitan) itu sudah jelas," kata Kivlan, melontarkan rentetan tudingan ke segala arah.
Kivlan juga mengatakan PKI telah menentukan kembali susunan kepengurusan partai dari pusat hingga daerah. Kivlan menambahkan, kantor lama PKI yang terletak di samping Hotel Acacia Jakarta akan segera direnovasi. "PKI ini sudah bangkit,” katanya.
"Mereka (simpatisan PKI) sudah bisa jadi kepala desa, bupati, walikota, gubernur, presiden, menteri," kata Kivlan lagi.
Secara terpisah, Menko Luhut menanggapi dingin tudingan Kivlan. Luhut membantah dia dan pemerintah memfasilitasi kebangkitan PKI.
"Tanya saja sama dia (Kivlan). Mereka yang mau simposium, kenapa saya yang salah?" ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam semalam.
Luhut balik menantang Kivlan membuktikan omongannya yang menyebut PKI telah bangkit lagi saat ini. Dia meminta Kivlan menunjukkan lokasi keberadaan PKI.
"Saya tidak punya informasi dan saya punya kuping, mata, badan intelijen. Saya tanya mereka, belum temukan itu (PKI). Kalau beliau tahu, tolong laporkan sih mana tempatnya, nanti kami lihat," kata Luhut.
Serupa, Gubernur Lemhannas Agus Widjojo menyebut ucapan Kivlan itu tak benar. "Tidak betul, itu tidak betul sama sekali," ujarnya di Jakarta, Kamis (2/6).
Beda dua simposium
Simposium Nasional ‘Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi Lain’ yang dihadiri Kivlan dan digelar dua hari sampai hari ini, kerap disebut sebagai tandingan dari Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 yang digelar Lemhannas dengan dukungan Kemenko Polhukam.
Simposium Membedah Tragedi 1965 digelar April atas gagasan Forum Silaturahmi Anak Bangsa yang beranggotakan sejumlah keluarga tokoh nasional, baik sipil dan militer, yang menjadi korban Tragedi 1965.
Forum tersebut mempertemukan korban, sejarawan, mantan jenderal TNI, dan berbagai tokoh yang berada di pusaran peristiwa berdarah setengah abad silam itu. Simposium Membedah Tragedi 1965 telah menghasilkan rumusan yang diserahkan kepada pemerintah sebagai rekomendasi menuju langkah rekonsiliasi dan penuntasan dugaan pelanggaran hak asasi manusia periode 1965.
Namun rekomendasi itu diminta Panitia Simposium ‘Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia’ untuk ditahan dulu sampai rekomendasi “tandingan” versi mereka diserahkan pula kepada pemerintah.
Simposium kedua tersebut dipelopori oleh Gerakan Bela Negara, sejumlah ormas Islam, berbagai organisasi purnawirawan TNI-Polri, dan beberapa unsur kepemudaan. Duduk sebagai Ketua Panitia Pelaksana ialah Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Syahnakri.
Berbeda dengan Simposium Membedah Tragedi 1965, Kiki menyebut simposiumnya digelar berdasarkan pendekatan ideologi, bukan kesejarahan.
“Kami mengoreksi pendekatan kesejarahan karena pendekatan kesejarahan terlalu banyak versi sehingga tidak akan ketemu. Yang kami lakukan adalah pendekatan ideologi. Kalau sama-sama mengakui Pancasila, mestinya ketemu,” ujar Kiki.
Menanggapi ucapan Kiki tersebut, Agus Widjojo mengatakan kedua simposium sesungguhnya memiliki satu tujuan, yakni untuk merumuskan penyelesaian kasus hak asasi manusia masa lalu.
Pemerintah, kata Agus, akan mempertimbangkan semua masukan untuk menuntaskan Tragedi 1965 yang masuk daftar pelanggaran HAM. Perbedaan pendekatan yang diambil kedua simposium ia anggap akan memperbanyak solusi atas kasus 1965. (agk)
Sumber
0 komentar:
Posting Komentar