Jakarta, CNN Indonesia -- Salah satu peserta fit and proper test bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Hasniati mundur dari proses yang digelar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hari ini karena merasa keberatan harus membayar biaya adminitrasi sebesar Rp5 juta.
"Enggak ada konfirmasi di awal, tiba-tiba disuruh bayar. Kalau tidak bayar tidak boleh tanda tangan (daftar hadir)," kata Hasniati Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu (11/5/2016).
Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyayangkan partai sekelas PDIP meminta pembayaran di awal sebagai biaya mendaftar fit and proper test. Apalagi, namanya akan otomatis gugur jika tidak membayar secara tunai.
"Padahal semua dokumen-dokumen sudah saya lengkapi. Jangan salahkan kalau pejabat pada korupsi, karena partai yang mencetak para koruptor," ucapnya.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan, biaya Rp5 juta sebagai syarat pendaftaran merupakan bentuk gotong royong dari para kandidat. Dia membantah mengambil untung dari biaya tersebut.
Dia menjelaskan uang itu untuk menyewa psikolog profesional yang melakukan fit and proper test dan konsumsi para pendukung bakal calon Gubernur DKI Jakarta.
Hasto menuturkan, partainya melibatkan ahli psikolog untuk melihat aspek leadership, personality dan kemampuan menyelesaikan masalah dari para kandidat
"Kalau memang baik dia punya potensi pasti dibantu. Kami menghormati kepada siapapun yang mengundurkan diri," ucapnya.
Dalam fit and proper test ini, ada 32 orang yang akan mendaftar dari luar partai politik, sedangkan ada dua kader yang diusulkan PDIP. (bag)
Sumber
0 komentar:
Posting Komentar