Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan maksud beberapa Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Jakarta yang mengadu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait aplikasi Qlue.
Para Ketua RT/RW tersebut menolak kebijakan melaporkan kinerja melalui aplikasi Qlue yang berbasis telepon pintar. Dalam pertemuan dengan Komisi A DPRD DKI Jakarta itu, Ketua RT/RW tersebut mengancam memboikot Pilkada.
Basuki, yang akrab dipanggil Ahok, mengaku heran Ketua RT/RW tersebut melapor ke DPRD. Menurutnya, jika memang tak mau melaporkan kinerja lewat Qlue, Ahok mempersilahkan Ketua RT/RW tersebut untuk mundur.
"Uang mau, laporan kinerja enggak mau. Terus ancam mundur, kalo mau mundur ya mundur aja. Kenapa mesti lapor DPRD? Maksudnya supaya DPRD tekan saya?" tutur Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (27/5).
Untuk diketahui, laporan melalui aplikasi Qlue dengan basis telepon pintar itu akan langsung terhubung dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk diberikan tindaklanjut.
Sebelumnya, Ketua RT/RW di Jakarta mendatangi Komisi A DPRD DKI Jakarta menuntut untuk menindaklanjuti kebijakan melaporkan kinerja melalui aplikasi pengaduan Qlue. Kebijakan yang ditetapkan oleh Ahok untuk mengharuskan pengurus RT/RW melaporkan kinerja maupun pengaduan sebanyak tiga kali dalam sehari.
Kebijakan ini diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 903 Tahun 2016 tentang pemberian uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW. Serta, Pergub 168 tahun 2014 tentang pedoman RT/RW DKI Jakarta.
Namun, RT/RW di Jakarta keberatan dengan peraturan tersebut. Mereka mengaku tugas tersebut merepotkan dan memberatkan. Banyak dari mereka juga masih belum memahami mekanisme pelaporan kinerja tersebut.
Atas dasar hal tersebut, Komisi A DPRD DKI Jakarta yang mendengar keluhan Ketua RT/RW tersebut setuju untuk merekomendasikan pencabutan kebijakan ini kepada Ahok. (gir)
Sumber
0 komentar:
Posting Komentar