Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan bahwa pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerima evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 DKI Jakarta yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Menurut sang gubernur, evaluasi yang diberikan bukanlah bersifat besar.
"Biasalah ada perbaikan tapi bukan perbaikan mayor," kata Basuki saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/1).
Pria yang akrab disapa Ahok tersebut menambahkan sampai pagi ini dirinya belum membaca sampai selesai evaluasi yang diberikan oleh Kemendagri. Oleh sebab itu dia pun belum tahu apa-apa saja revisi yang nantinya harus dilakukan.
Sayangnya, lanjut Ahok, terkadang revisi yang diberikan oleh Kemendagri sulit dimengerti oleh dirinya sendiri. "Biasanya kalimat yang disampaikan itu 'ini tak boleh tapi kalau dirasa untuk kepentingan rakyat maka boleh'. Itu artinya apa saya juga tidak paham," ujarnya.
Namun begitu Ahok memastikan bahwa evaluasi dan revisi yang akan dilakukan Pemprov DKI terkait APBD 2016 tidak akan memakan waktu lama. Jika seluruh revisi dan evaluasi yang diberikan dijalankan maka anggaran bisa langsung digunakan.
"Biasanya jika kita sudah mengikuti perbaikannya maka bisa langsung jalan," kata Ahok.
Sebelumnya Mendagri Tjahjo Kumolo berujar apa yang dicari oleh Kemendagri dalam sebuah APBD adalah mana-mana saja program yang memiliki skala prioritas. Program-program tersebut harus terlaksana karena berhubungan dengan kehidupan masyarakat luas.
"Mulai dari memgatasi kemacegan dan banjir, kesehatan, pendidikan, serta membangun infrastruktur, termasuk rumah susun, di kawasan pinggiran Jakarta," kata Tjahjo.
"Kemendagri hanya fokus pada yang memiliki skala prioritas dan yang lain sudah bagus. Jadi jangan bicarakan sanksi dulu." (bag)
Sumber
0 komentar:
Posting Komentar