TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pembangunan bandara di Kulonprogo diharapkan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla untuk dipercepat prosesnya.
Sebab menurutnya pembangunan ini telah mendesak secara teknis, dalam artian bandara Adisucipto memang seharusnya tidak lagi menjadi bandara utama di Yogyakarta.
Selain itu, Jusuf Kalla mengatakan, pembangunan ini juga mendesak secara wisata. Menurutnya, bagaimana bisa wisawatan naik signifikan, namun penerbangan internasional di Yogyakarta terbatas.
Oleh karenanya, pihaknya melakukan pertemuan tertutup di Gedung Wilis, Kompleks Kepatihan bersama Gubernur DIY dan pejabat terkait.
“Selain membahas soal bandara, kita juga membicarakan bagaimana pembangunan kita percepat. Pembangunan harus dimulai sesegera mungkin,” tegas Jusuf Kalla seusai melakukan pertemuan tertutup di Kompleks Kepatihan, Kamis (26/11).
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY, Arie Yuwirin menyatakan, pihaknya optimis pada 15 Desember 2015, tahap pengukuran lahan calon bandara telah selesai.
Hal itu berdasar pada kenyataan tiga hari kerja, tahap pengukuran telah selesai 30% di lima desa.
“Selasa, Rabu, Kamis kami bekerja sudah 30%. Kami yakin 15 Desember sudah selesai. Kami juga prediksi pertengahan Desember, identifikasi dan inventarisasi bidang tanah sudah selesai,” jelas Arie.
Dia pun menjelaskan, PMK 13/2013 yang sebelumnya sempat menghambat pihaknya, Menteri Keuangan pada minggu depan berjanji akan merevisi.
Sehingga dia meyakini, tim apraisal bekerja efektif pada Februari 2016. Sementara tahap ganti rugi dilakukan pada Mei-Juni 2016.
Untuk ganti rugi lahan, Arie juga menegaskan bahwa nantinya warga akan diganti untung. Sebab biasanya tim appraisal akan memberikan ganti rugi sebanyak 3 sampai 4 kali Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
Jadi tak hanya tanah saja, melainkan tanaman dan bangunan juga dinilai.
“Untuk lahan garapan yang di tanah PAG (Paku Alam Ground) apabila ada magersari nanti diberi ganti garapannya,” imbuh Arie.
Dia pun mengungkapkan akan membuat kajian dalam rangka memberikan pengertian pada warga yang menolak. Kajian tersebut berupa pemahaman jika IPL telah terbit, pihaknya harus melakukan pengukuran.
Selain itu, tiap malam pihaknya juga berkoordinasi dengan lurah maupun kepala dusun.
“Kemarin saat sosialisasi, mayoritas masyarakat sudah ikhlas, rela untuk pembangunan bandara. Insya allah selesai,” kata dia.
Kepala Dinas PUP ESDM DIY, Rani Sjamsinarsi menegaskan hingga 2019, pihaknya baru akan fokus pada penyelesaian Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Setelahnya baru ke tiga jalur lainnya secara bertahap. (tribunjogja.com)
0 komentar:
Posting Komentar