Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) menyoroti kualitas belanja pemerintah dan kontribusi investasi yang masih rendah sebagai penyebab perlambatan ekonomi nasional pada kuartal I 2016.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia pada kuartal I 2016 hanya tumbuh 4,92 persen, lebih rendah dari kuartal sebelumnya yang sebesar 5,04 persen.
Meskipun lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal I 2015, tetapi laju ekonomi selama Januari-Maret 2016 tidak sesuai dengan perkiraan Presiden Joko Widodo yang sebelumnya optimistis tumbuh di atas 5 persen.
"Lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2016 terutama disebabkan oleh terbatasnya pertumbuhan konsumsi Pemerintah dan investasi," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI melalui keterangan tertulis, Rabu (4/5).
Menurut BI, pelemahan konsumsi pemerintah dipengaruhi oleh pola musiman belanja pemerintah di awal tahun yang masih relatif terbatas. Sementara itu, perilaku investor swasta yang masih cenderung menunggu (wait and see) berdampak pada masih lemahnya kegiatan investasi, di tengah upaya untuk mempercepat proyek-proyek infrastruktur pemerintah.
"Konsumsi rumah tangga (RT) masih tumbuh kuat didukung oleh perkembangan harga yang terjaga," jelasnya.
Sedangkan ekspor, lanjut Tirta, meskipun kinerjanya mulai mengalami perbaikan, tetapi masih mengalami fase kontraksi.
"Ke depan, Bank Indonesia memperkirakan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2016 akan meningkat, didorong oleh peningkatan stimulus fiskal, khususnya terkait dengan percepatan pembangunan proyek infrastruktur," tutur Tirta.
Sementara di Ibu Kota, perekonomian DKI Jakarta tumbuh 5,62 persen pada kuartal I 2016. Angka itu lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal sebelumnya yang sebesar 6,48 persen dan berada di bawah perkiraan Bank Indonesia.
Doni P. Joewono, Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta mengatakan, melemahnya kinerja belanja pemerintah pusat turut berdampak pada perlambatan ekonomi Jakarta. Menurutnya, peran balanja Kementerian/Lembaga dalam komponen pengeluaran pemerintah di Provinsi DKI Jakarta relatif besar sehingga lemahnya kinerja penyerapan APBN berdampak pada lebih rendahnya pertumbuhan konsumsi pemerintah di Jakarta.
"Serapan belanja APBD DKI Jakarta yang cukup baik pada kuartal I 2016 tidak diimbangi dengan penyerapan belanja APBN melalui Kementerian/Lembaga yang optimal," tutur Doni.
Sementara itu, lanjutnya, masih lemahnya perkembangan ekonomi global berdampak pada terkontraksinya kinerja ekspor dari DKI Jakarta. Perkembangan ini terutama terjadi pada penurunan ekspor barang dan berdampak pada melambatnya kinerja industri pengolahan pada kuartal ini.
"Namun demikian, konsumsi rumah tangga masih terus menunjukkan perbaikan seiring dengan perbaikan optimisme konsumen dan membaiknya daya beli masyarakat," katanya.
"Hal ini tidak terlepas dari adanya peningkatan UMP dan turunnya harga beberapa komoditas akibat penyesuaian harga BBM dan tarif tenaga listrik (TTL)," lanjutnya. (ags)
Sumber
0 komentar:
Posting Komentar